Catatan untuk Pandji Pragiwaksono

 

Hasil pemilu 2024, sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, terus menjadi sasaran permasalahan oleh pihak yang kalah, dengan isu-isu yang diangkat pun tetap konsisten. Namun, ada aspek menarik yang patut dibahas, yang banyak disoroti oleh elit kita, bahkan disampaikan oleh Pndji Pragiwaksono dalam podcastnya bersama Kemal Pahlevi, yaitu mengenai pengetahuan tentang orde baru dan pengangkatan Kaesang sebagai ketua umum PSI.

Pengetahuan mengenai orde baru tentunya berbeda bagi setiap individu, dan ini tercermin dalam berbagai pandangan yang beragam. Misalnya, masih terdapat jargon seperti "Enak jamaku toh.." yang menunjukkan variasi dalam sikap terhadap orde baru. Bagi sebagian masyarakat yang tidak aktif dalam politik pada masa orde baru, pemahaman mereka tentang situasi politik pada masa tersebut mungkin terbatas. Informasi yang mereka terima bisa berasal dari cerita orang tua atau bahan bacaan yang mereka temui, yang tentunya bisa sangat beragam tergantung sudut pandang penulisnya.

Perlu dicatat bahwa membandingkan kondisi hari ini dengan masa orde baru bisa menghasilkan perbedaan yang mencolok. Namun, kita juga perlu memahami bahwa politik dapat berubah dari waktu ke waktu, sementara aspek-aspek budaya dan sosial masyarakat seringkali tetap konsisten. Misalnya, budaya feudal masih sangat kental dalam masyarakat kita, bahkan di kalangan elit politik. Seringkali hal ini diabaikan oleh kalangan intelektual, sehingga terdapat kesenjangan antara teori politik Barat yang mereka pelajari dengan realitas politik kita yang masih sangat terpengaruh oleh budaya lokal.

Dalam sebuah podcast antara Kemal Pahlevi dan Pandji Pragiwaksono, Pandji mengemukakan pendapatnya bahwa pemilihan Kaesang sebagai ketua umum PSI tidak mencerminkan demokrasi. Pendapat ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini sesuai dengan makna sebenarnya dari demokrasi. Secara teoritis, demokrasi mencakup prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan hak dan kewajiban, serta hak yang sama bagi setiap individu untuk memilih dan dipilih. Namun, apakah ketidakterpilihannya Kaesang sebagai contoh dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi? Seharusnya kita menafsirkan bahwa pemilihan ini bukanlah soal demokrasi, melainkan kualitas dan kompetensi dalam lingkup politik. Pandangan yang diutarakan bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, mengingat tidak menghargainya suara mayoritas anggota PSI yang memilih Kaesang sebagai ketua umum, terlepas dari alasan-alasannya. Di Indonesia, kejadian semacam ini mungkin tidaklah aneh karena kultur feudal yang masih kuat, baik dalam masyarakat umum maupun di dalam partai politik. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan untuk menyampaikan informasi secara jujur dan utuh, daripada memanipulasi kata-kata untuk memaksakan kehendaknya.